Perkembangan Ilmu Politik

Perkembangan ilmu politik

Ilustras Perkembangan ilmu politik (sumber foto: saywizz.com)

 Perkembangan ilmu politik sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Manusia adalah makhluk politik (zoon politicon), begitu kata Aristoteles dalam kitabnya Politik. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa semenjak manusia lahir di bumi ini, ia sudah berpolitik. Karena dalam hal ini, politik didefinisikan sebagai usaha untuk mendapatkan apa yang dikehendaki. Bahkan bayi pun berpolitik. Ketika ia merengek dan menangis untuk mendapatkan air susu. Maka bayi telah berpolitik. Ia merengek dan menangis untuk mendapatkan apa yang ia kehendaki.

Sebagai disiplin ilmu (science), ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Kemudian seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, ilmu politik juga berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu social lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dan dalam perkembangan ini satu sama lain saling mempengaruhi. (Baca juga: Definisi ilmu politik)

Apabila kita meninjau ilmu politik dalam ruang lingkup (scope) yang lebih luas, yakni pembahasan rasional terhadap berbagai aspek Negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik sebenarnya memiliki umur yang sangat amat tua diantara ilmu sosial lainnya. Karena pada perkembangannya ilmu politik bersandar pada sejarah dan filsafat.

Perkembangan politik dari zaman ke zaman

Perkembangan ilmu politik pada masa klasik, di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 SM. Hal ini dibuktikan dari adanya karya-karya ahli sejarah Herodotus, atau filusuf-filusuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di Asia, India dan Cina menjadi pusat perkembangan ilmu politik karena telah banyak mewariskan tulisan dan karya tentang politik. Seperti, karya kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal kira-kira 500 SM. Sementara,China terkenal dengan Confusius (± 350 SM.), Mencius (± 350 SM.) dan lain sebagainya.

Kemudian, di Indonesia kita dapat menemukan beberapa karya yang membahas tentang sejarah dan kenegaraan, seperti Negarakertagama pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi.

Pada perkembangannya, karya-karya tentang politik mendapat desakan dari para pemikir barat. Disinilah kesusastraan yang membahas tentang politik mengalami kemunduran. Negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialism.

Di Negara-negara benua Eropa, pembahasan mengenai politik banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena dalam hal ini fokus perhatiannya adalah Negara semata. Ilmu politik disebut juga ilmu Negara (Staatslehre). Selait itu, pembahasan dan permasalah politik juga dianggap sebagai subjek filsafat, tentang moral philosophy dan tidak terlepas dari sejarah. Pengaruh ilmu hukum, filsafat dan sejarah ini masih terlihat sampai Perang Dunia II (PD II).

Di Amerika, tekanan yuridis yang mempengaruhi pembahasan tentang politik juga masih terlihat. Namun, kajian empiris tentang politik mulai dikembangkan seiring dengan perkembangan metodologi dan terminologi sosiologi dan psikologi.

Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesan. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya fakultas-fakultas ilmu politik itu sendiri.

Di Indonesia, setelah PD II, juga didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), seperti di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Kemudian menjadi FISIP.

Seiring dengan berdirinya beberapa fakultas ilmu politik, tradisi dalam membahas ilmu politik pun bermunculan. Pada mulanya terdapat dua tradisi dalam membahas ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan (science). Yakni tradisi kaum Tradisionalis dan Bihavioralis.

Kaum Tradisionalis menganggap bahwa Negara dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya merupakan subjek utama pembahasan dalam ilmu politik. Sementara, Kaum Behavioralis merasa tidak puas dengan perumusan yang telalu luas tersebut. Itulah mengapa dalam decade 1950-an muncul pendekatan perilaku (Behavioral Approach).

Dalam perkembangannya, kedua tradisi tersebut saling bertentangan. Sehingga timbul perbedaan-perbedaan konsentrasi antara keduanya dalam pembahasan ilmu politik.

Perbedaan Antara Kaum Tradisionalis dan Behavioralis[1]

Para Tradisionalis Menekankan :

Para Behavioralis Menekankan:

Nilai-nilai dan norma-norma

Fakta

Filsafat

Penelitian empiris

Ilmu terapan

Ilmu murni

Historis-yuridis

Sosiologis-psikologis

Tidak kuantitatif

Kuantitatif

Referensi:
1. Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_politik diakses pada tanggal 14 April 2014, 9:19 WIB

 


[1] Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, hlm. 12

Related Posts

One Comment

  1. Ihlas Geografi says:

    Trimis atas penjelasannya,

Leave a Comment