Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penyimpangannya Pada Masa Pemerintahan SBY-JK

PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Pengertian politik luar negeri bebas aktif sudah jelas, yaitu bebas berarti tidak terikat oleh kepentingan, ideologi, atau pun politik negara lain. Serta tidak memihak terhadap blok atau pun negara tertentu, seperti negara super power (adikuasa). Sementara aktif berarti Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya senantiasa aktif dalam mengembangkan hubungan, kerjasama internasional, menanggapi isu-isu internasional, serta hal lainnya selama itu tidak mengganggu dan tetap menghormati kedaulatan negara lain.

Sanski Terhadap Iran

Pada pemerintahan SBY-JK, kebijakan luar negeri Indonesia yang didasarkan atas prinsip bebas aktif mengalami beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terlihat karena Indonesia sudah tidak bebas dan aktif lagi. Diantaranya yaitu, Kebijakan luar negeri  Indonesia yang menyetujui resolusi  dewan keamanan PBB tentang pemberian sanksi  terhadap Iran atas aktifitas nuklirnya merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.[1] Sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB Seharusnya  pada saat itu Indonesia bersikap abstain. Karena apabila menyetujui atau pun tidak terhadap resolusi tersebut tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap diberlakukan dan tidaknya resolusi. Hal ini mengingat Indonesia tidak memiliki hak veto.

Keputusan yang diambil oleh Negara Indonesia untuk menyetujui resolusi tersebut bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang tidak terpengaruh dan berpihak kepada Negara mana pun. Sedangkan seperti yang diketahui, bahwa Negara-negara yang sangat ingin memberikan sanksi terhadap iran adalah Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Secara tidak langsung, dengan keputusan tersebut Indonesia telah memihak Negara-negara barat yang terdiri dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Permasalahan Irak

Penyimpangan Kebijakan politik luar negeri Indonesia terjadi juga pada sikap Indonesia atas masalah di Irak. Serangan yang di lakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak mendapat kecaman dari masyarakat Internasional. Masyarakat internasional berpendapat bahwa implikasi dari serangan tersebut merupakan tanggung jawab penuh Amerika serikat. Namun,  sikap Indonesia terhadap masalah tersebut seakan-akan bertentangan dengan opini yang berkembang di masyarakat internasional dan malah lebih memihak terhadap Amerika serikat dengan membantu Amerika Serikat dalam mencari jalan keluar dari masalah tersebut, dan mengusulkan beberapa solusi dalam penyelesaian kasus Irak. Diantaranya : melakukan rekonsiliasi nasional di Irak, melibatkan pasukan keamanan PBB yang kedatangannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di Irak, serta melibatkan masyarakat internasional untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Irak.[2]

Dari sikap SBY tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia lebih condong pro Amerika Serikat. Walaupun presiden SBY sendiri mengungkapkan bahwa tindakan tersebut hanyalah salah satu sikap untuk sekedar menyenangkan presiden Bush ditengah kebimbangan Bush dalam pencarian solusi masalah yang telah digalinya sendiri. Sikap SBY dalam kasus ini tidak bisa dibenarkan karena usulan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia berpendapat masalah yang terjadi di irak pasca penyerangan amerika merupakan tanggung jawab Masyarakat internasional. Sedangkan opini yang berkembang di dunia internasional menganggap bahwa masalah yang terjadi di irak pasca penyerangan Amerika merupakan tanggung jawab Negara Amerika sendiri.

Konflik Internal di Myanmar

Penyimpangan selanjutnya terjadi pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus konflik internal yang terjadi di Myanmar. Akar permasalahan di Myanmar bersumber pada keengganan pemerintahan junta militer pimpinan Jenderal Than Shwe untuk melakukan reformasi politik terkait dengan upaya penegakan HAM dan demokrasi di negara tersebut. Sejak junta militer berkuasa di Myanmar tahun 1962, tanda-tanda demokratisasi tak kunjung datang. Hasil Pemilu 1990 yang memenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, tidak diakui oleh junta militer. Suu Kyi yang memperoleh nobel perdamaian tahun 1991 atas semangatnya melakukan perlawananan politik dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan mendorong demokrasi malah ditangkap. Beliau keluar-masuk penjara. Begitu juga sejumlah tokoh Liga Nasional dan pejuang hak asasi manusia yang lain. Dipenjarakan dan disiksa. Dan sampai sekarang, menurut perkiraan PBB, jumlah tahanan junta militer adalah lebih dari 1.000 orang.[3]

Kemudian, masalah tersebut diangkat dalam DK PBB yang mana pada saat itu Amerika Membuat satu draft resolusi untuk Myanmar. Tetapi resolusi tersebut diveto oleh Cina dan Rusia. Semenatara Indonesia lebih memilih untuk bersikap abstain. Keputusan Indonesia tersebut menuai banyak kritikan dari dalam negeri. Karena dinilai Indonesia tidak berani bersikap terhadap penyelesaian kasus Myanmar tersebut. Yang perlu kita perhatikan disini adalah, kenapa Indonesia lebih memilih untuk bersikap abstain ketimbang menyetujui atau menolak resolusi tersebut?

Berdasarkan diskusi yang kami lakukan, Sikap tersebut adalah sikap yang menurut Indonesia terbaik. Karena apabila Indonesia menyetujui draft tersebut, maka akan bertentangan dengan Rusia dan Cina, terlebih lagi kepada Myanmar sendiri sebagai sesama anggota ASEAN. Disamping itu, apabila Indonesia menolak resolusi tersebut, maka Indonesia akan bertentangan dengan Amerika Serikat dan akan memberikan efek yang kurang baik untuk hubungan keduanya.

Menurut kami, sebenarnya Indonesia ingin bersikap atas masalah tersebut. Tetapi karena pengaruh bilateral Indonesia dengan baik Amerika serikat ataupun cina dan rusia, maka Indonesia lebih memilih bersikap aman, yaitu abstain. Dari sini terlihat bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia masih dipengaruhi oleh Negara lain dan tidak bisa menyuarakan aspirasi kebijakan luar negerinya secara bebas dan aktif.

Referensi:

[1] Sby-jk tidak saling menyalip, artikel diakses pada tanggal 8 april 2011 dari http://nasional.inilah.com/read/detail/15990/sby-jk-tidak-saling-menyalip

[2] Anggota DPR: Indonesia Tak Seharusnya Ikut Campur Masalah Irak, artikel diakses pada tanggal 11 april 2011 dari http://www.indonesiaindonesia.com/f/9581-anggota-dpr-indonesia-ikut-campur-masalah/

[3] Abdul Gafur Sangadji, Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Myanmar, Media Indonesia. Terbit pada hari Senin, 22 Januari 2007

Recent Posts

Leave a Comment