Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penyimpangannya Pada Masa Pemerintahan SBY-JK

PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF

Pengertian politik luar negeri bebas aktif sudah jelas, yaitu bebas berarti tidak terikat oleh kepentingan, ideologi, atau pun politik negara lain. Serta tidak memihak terhadap blok atau pun negara tertentu, seperti negara super power (adikuasa). Sementara aktif berarti Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya senantiasa aktif dalam mengembangkan hubungan, kerjasama internasional, menanggapi isu-isu internasional, serta hal lainnya selama itu tidak mengganggu dan tetap menghormati kedaulatan negara lain.

Sanski Terhadap Iran

Pada pemerintahan SBY-JK, kebijakan luar negeri Indonesia yang didasarkan atas prinsip bebas aktif mengalami beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terlihat karena Indonesia sudah tidak bebas dan aktif lagi. Diantaranya yaitu, Kebijakan luar negeri  Indonesia yang menyetujui resolusi  dewan keamanan PBB tentang pemberian sanksi  terhadap Iran atas aktifitas nuklirnya merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.[1] Sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB Seharusnya  pada saat itu Indonesia bersikap abstain. Karena apabila menyetujui atau pun tidak terhadap resolusi tersebut tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap diberlakukan dan tidaknya resolusi. Hal ini mengingat Indonesia tidak memiliki hak veto.

Keputusan yang diambil oleh Negara Indonesia untuk menyetujui resolusi tersebut bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang tidak terpengaruh dan berpihak kepada Negara mana pun. Sedangkan seperti yang diketahui, bahwa Negara-negara yang sangat ingin memberikan sanksi terhadap iran adalah Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Secara tidak langsung, dengan keputusan tersebut Indonesia telah memihak Negara-negara barat yang terdiri dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Permasalahan Irak

Penyimpangan Kebijakan politik luar negeri Indonesia terjadi juga pada sikap Indonesia atas masalah di Irak. Serangan yang di lakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak mendapat kecaman dari masyarakat Internasional. Masyarakat internasional berpendapat bahwa implikasi dari serangan tersebut merupakan tanggung jawab penuh Amerika serikat. Namun,  sikap Indonesia terhadap masalah tersebut seakan-akan bertentangan dengan opini yang berkembang di masyarakat internasional dan malah lebih memihak terhadap Amerika serikat dengan membantu Amerika Serikat dalam mencari jalan keluar dari masalah tersebut, dan mengusulkan beberapa solusi dalam penyelesaian kasus Irak. Diantaranya : melakukan rekonsiliasi nasional di Irak, melibatkan pasukan keamanan PBB yang kedatangannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di Irak, serta melibatkan masyarakat internasional untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Irak.[2]

Dari sikap SBY tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia lebih condong pro Amerika Serikat. Walaupun presiden SBY sendiri mengungkapkan bahwa tindakan tersebut hanyalah salah satu sikap untuk sekedar menyenangkan presiden Bush ditengah kebimbangan Bush dalam pencarian solusi masalah yang telah digalinya sendiri. Sikap SBY dalam kasus ini tidak bisa dibenarkan karena usulan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia berpendapat masalah yang terjadi di irak pasca penyerangan amerika merupakan tanggung jawab Masyarakat internasional. Sedangkan opini yang berkembang di dunia internasional menganggap bahwa masalah yang terjadi di irak pasca penyerangan Amerika merupakan tanggung jawab Negara Amerika sendiri.

Lanjutan artikel ada di halaman selanjutnya

Pages ( 1 of 2 ): 1 2HALAMAN SELANJUTNYA »

Recent Posts

Leave a Comment