Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri-Ciri, Asas, dan Sejarahnya

Pengertian Demokrasi Pancasila secara garis besar adalah sistem demokrasi yang asas atau landasan utamanya adalah pancasila. Jadi ke lima dasar pancasila merupakan pondasi dari sistem pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi pancasila, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini senada dengan pendapat ahli, yaitu Prof. Notonegoro yang menyatakan bahwa: Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berketuhanan Yang Maha Esa, serta berkemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian demokrasi pancasila

Pengertian demokrasi pancasila, ciri-ciri, dan sejarahnya

Definisi serta pengertian Demokrasi Pancasila menurut Prof.Notonegoro yang merupakan ahli tersebut mengambil dasar dari poin-poin pancasila yang merupakan landasan bangsa Indonesia dalam bernegara dan berideologi. Jadi sudah jelas bahwa dalam sistem demokrasi pancasila, selain menganut dasar-dasar dari demokrasi konstitusional, juga harus sejalan dengan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu pancasila.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Ciri-ciri demokrasi pancasila secara umum dapat dijabarkan dalam beberapa poin di bawah ini:

Pengambilan keputusan melalui jalur musyawarah mufakat

Ciri dari demokrasi pancasila yang paling mudah dilihat dan sering dipraktekan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat mulai dari tingkat perkumpulan hingga tingkat pemerintahan adalah musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan. Musyawarah disini bukan hanya dalam memutuskan suatu pilihan, tapi musyawarah untuk menyelesaikan segala macam persoalan, mulai dari permasalahan kecil seperti kesalahpahaman antar tetangga, hingga untuk memutuskan suatu kebijakan besar.

Menjunjung tinggi budaya gotong royong dan asas musyawarah mufakat

Seperti yang telah dijelaskan di poin pertama, asas musyawarah untuk mufakat merupakan solusi yang pertama kali harus ditempuh dalam menyelesaikan segala macam persoalan. Selain itu, budaya gotong royong harus senantiasa mengakar dan dilaksanakan oleh masyarakat di segala kalangan. Dalam prakteknya, budaya gotong royong ini masih sangat kental terlihat di daerah-daerah perkampungan, dan mulai memudar di daerah-daerah elit.

Kedaulatan berada di tangan rakyat

Dalam demokrasi pancasila, rakyat memiliki peran yang sangat sentral, karena kedaulatan berada di tangan rakyat secara penuh. Rakyat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, hinggga usulan kepada pemerintah melalui wakil rakyat dalam lembaga negara yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, rakyat juga memiliki peran untuk memilih pemimpin yang akan memimpinnya. Selain itu, dalam mengambil segala macam keputusan, pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia

Hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila merupakan hal yang dilindungi dan dijunjung tinggi. Walaupun dalam prakteknya, pada masa order baru terindikasi banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah orde baru.

BACA JUGA: Pengertian Demokrasi

                         Sejarah Demokrasi 

Pelaksanaan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER)

Pelaksanaan pemilu yang LUBER merupakan salah satu ciri penting dari negara yang menganut sistem Demokrasi. Begitu juga dengan Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi pancasila, karena dasarnya merupakan sistem demokrasi yang mengikuti ideologi lokal yaitu pancasila.

Menganut sistem multi partai

Salah satu ciri penting lain dari sebuah negara yang menerapkan demokrasi pancasila adalah sistem multi partai yang diterapkan di negara tersebut. Artinya, tidak hanya satu partai yang aktif seperti halnya di negara-negara komunis, tetapi banyak partai yang berperan aktif dalam meramaikan proses demokrasi demi tercapainya keadilan dalam menyuarakan pendapat semua pihak.

Asas Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila memiliki 2 asas utama yang diambil dari poin keempat pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

  1. Asas Kerakyatan

Definisi dari asas kerakyatan merupakan kesadaran bahwa rakyat memiliki kewajiban, hak, dan peran yang sangat besar dalam sebuah pemerintahan di suatu negara. Dalam konteks pembahasan ini, maka rakyat Indonesia memiliki Hak, kewajiban, serta peran yang sangat besar dan tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga cita-cita rakyat dan seluruh bangsa Indonesia.

  1. Asas Musyawarah

Pengertian asas musyawarah merupakan dijunjung tingginya aspirasi, keinginan, serta pendapat seluruh rakyat Indonesia dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyelesaian suatu permasalahan yang ada di pemerintahan. Dalam prakteknya, aspirasi rakyat ini diwakilkan baik itu melalui forum-forum permusyawarahan yang bisa difasilitasi langsung oleh pemerintah, maupun melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi untuk menyatukan aspirasi dan pendapat dari seluruh wilayah Indonesia, demi tercapainya keadilan dalam keberagaman.

Sejarah Demokrasi Pancasila

Demorkasi pancasila pertama kali diterapkan di Indonesia pada awal kepemimpinan Order baru (1965). Konsep demokrasi pancasila ini diciptakan untuk menggantikan sistem demokrasi terpimpin yang dilaksanakan pada tahun 1959-1965.

Dalam prakteknya, Soeharto banyak merombak prinsip-prinsip dasar bernegara yang telah diciptakan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Dintaranya yang paling dikenal oleh publik adalah dibatalkannya ketetapan MPRS No.III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Presiden Soekarno, sehingga jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun sekali.

 

Recent Posts

Leave a Comment