Pengertian Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya

Teoripolitik.com – Demokrasi merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan istilah demokrasi sudah mulai dikenalkan sejak jenjang sekolah dasar. Sebenarnya banyak istilah dan macam-macam demokrasi yang dikenal di dunia, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi pancasila, demokrasi nasional, maupun demokrasi soviet.

pengertian demokrasi

Ilustrasi Demokrasi

Pengertian Demokrasi

Untuk memahami pengertian demokrasi, terlebih dahulu harus mengetahui asal kata demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa. Jadi kalau diartikan secara harfiah demokrasi memiliki arti rakyat berkuasa/kekuasaan rakyat. UNESCO melalui penelitiannya menemukan fakta bahwa demokrasi merupakan dasar dari bentuk pemerintahan yang dipakai oleh mayoritas negara-negara di dunia pasca Perang Dunia II. Jadi arti dan pengertian demokrasi dapat disimpulkan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dianut dan dijadikan sebagai dasar oleh suatu negara, dan mayoritas negara di dunia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. (Baca Juga: Sejarah Demokrasi Di Indonesia)

Negara yang menganut sistem demokrasi ini memiliki prinsip dasar yang selaras dengan arti kata demokrasi itu sendiri, yaitu kekuasaan rakyat. Jadi rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan nasib mereka sendiri dan dilibatkan aktif dalam berbagai keputusan penting. Contohnya saja di Indonesia, rakyat Indonesia diberikan kebebasan dalam memilih pemimpin secara langsung, mulai dari tingkat RT hingga tingkat presiden. Pemilihan pemimpin oleh rakyat ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjamin kedaulatan serta keterwakilan suara rakyat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pemimpin mereka.

Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang paling utama dan dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan adalah adanya pembatasan kekuasaan, dan pembatasan ini diwujudkan dengan adanya pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang ataupun satu lembaga, hal ini dimakasudkan agar tidak adanya kekuasaan penuh ataupun absolut yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang pasti memiliki kelemahan. Seperti yang diungkapkan Lord Acton: “Manusia yang memiliki kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaanya, akan tetapi manusia yang memiliki kekuasaan absolut dan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya secara tak terbatas pula” (Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely)

Prinsip utama dari pilar demokrasi adalah trias politica yang memiliki konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pembagian kekuasaan ini oleh negara-negara di dunia termasuk juga Indonesia diwujudkan dalam bentuk tiga lembaga negara yang berdiri independen tidak terikat satu sama lain, saling mengontrol, dan memiliki posisi yang sejajar. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang diatur oleh konstitusi yang dianut oleh suatu negara.

Demokrasi yang kita ketahui sekarang merupakan sistem yang sudah mengalami perkembangan yang sangat panjang, dan sejarah perkembangan dari demokrasi ini sudah dimulai sejak zaman yunani kuno pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum masehi dengan diberlakukannya demokrasi langsung (Klik Disini Untuk Membaca Artikel Tentang Sejarah Demokrasi). Pada dasarnya segala sistem pemerintahan bertujuan untuk menciptakan dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negaranya, termasuk juga sistem demokrasi yang pada zaman modern ini dianggap sebagai sistem yang paling sesuai. Tapi dalam prakteknya, tidak semua negara yang menganut sistem demokrasi dapat mencapai welfare state atau negara kesejahteraan yang memberikan pelayanan yang adil dan berimbang kepada seluruh rakyatnya (social service state).

Meskipun sistem pemerintahan demokrasi sudah didesain seideal mungkin tapi masih saja terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh manusia, karena pada dasarnya Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Tapi paling tidak, dengan adanya pembatasan kekuasaan dapat meminimalisir akibat buruk dari keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Related Posts

Leave a Comment