Analisis Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia Menggunakan Teori Neoliberalisme

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya.  Dari kerja sama ini sudah di rasakan hasil yang signifikan dari kedua belah pihak.

indonesia malaysia

Ilustrasi bendera Indonesia dan Malaysia

Tapi dibalik itu semua, hubungan ini juga sangat kompleks dan tidak bebas dari masalah dan tantangan. Untuk lebih memahami masalah ini, kita harus menganalisis menggunakan pisau analisis salah satu teori dalam Hubungan Internasional, sebagai pijakan agar argumen kita berdasar. Kali ini teoripolitik.com akan mencoba untuk menganalisis menggunakan teori Neo Liberalisme.

Prinsip-prinsip Neo Liberalisme

Prinsip inti dari neo-liberalisme adalah mengakui keberadaan aktor non negara (disamping negara yang menjadi subjek utama), seperti individu, kelompok, dan organisasi dalam sistem. Keohanne berpendapat bahwa kerjasama antar berbagai negara tidak mudah untuk dilakukan, tapi ini bukan berarti kerjasama tidak bisa dilakukan. Kerjasama bisa dilakukan walaupun sistem bersifat anarki, karena aktor-aktor negara bersifat rasional, yaitu berusaha menghindari perang sebisa mungkin dan melaksanakan kerjasama atas dasar saling menguntungkan menggunakan asas absolute gain, bukan relative gain seperti kalangan neo-realis. Perkembangan neo-liberalisme akan sangat sesuai terhadap sistem internasional apabila terciptanya dua kondisi, yaitu: 1.) adanya aktor-aktor yang memiliki mutual interest, dan 2.) adanya variasi tingkatan institusionalisasi.

Agar lebih memahami hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Maka kita bisa melihat dari latar belakang dan perkembangan sejarah dari konflik Indonesia-Malaysia secara umum. Pertama, Konfrontasi Malaysia terhadap Indonesia yang berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan (Brunei, Sabah dan Serawak dengan Persekutuan Tanah Melayu) pada tahun 1961. Kedua, kepulauan Sipadan dan Ligitan yang menjadi permasalahan sejak tahun 1969 ketika kedua negara tersebut mengajukan klaim atas kedua pulau itu. Ketiga, pada tahun 2005 terjadi sengketa mengenai batas wilayah dan kepemilikan Ambalat. Keempat, pada Oktober 2007 terjadi konflik akan lagu rasa sayang-sayange dikarenakan lagu ini digunakan oleh departemen pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia. Selain itu, ada juga kasus pengakuan kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, seperti tari pendet, batik, reog ponorogo, dan lagu rasa sayange. Dan yang terbaru penangkapan petugas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) oleh Patroli Polisi air Malaysia pada Agustus 2010.

Analisis Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Teori Neo Liberalisme berkontribusi untuk menjelaskan tiga hal. Pertama,  kerjasama antara Indonesia-Malaysia terbentuk karena kedua negara beranggapan bahwa kerjasama lebih menguntungkan daripada berkonflik, Dalam kerjasama yang terbina antara Indonesia-Malaysia, setiap kecurangan dan konflik akan diproses menggunakan jalur diplomasi, dibandingkan dengan berperang. Karena kedua belah pihak meyakini bahwa berperang akan mengakibatkan efek yang buruk. Apabila masih ada pihak yang merasa belum mendapat keadilan, maka kasus yang terjadi akan dibawa ke Mahkamah Internasional. kasus penangkapan 3 petugas kementrian kelautan dan perikanan oleh Malaysia bisa dijadikan contoh. Pemerintah Indonesia, khususnya menteri luar negeri mengambil langkah-langkah diplomasi dengan memanggil duta besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan nota protes serta melakukan komunikasi intensif dengan menteri luar negeri Malaysia. Dan pemerintah Malaysia melakukan investigasi atas masalah perlakuan terhadap 3 petugas KKP tersebut.

Kedua, adanya saling ketergantungan antara Indonesia dan Malaysia dari segi tenaga kerja, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Dibidang tenaga kerja ada sekitar 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. dengan klasifikasi jenis pekerjaan sebagai perdagangan (perkebunan, pertanian), pembantu rumah tangga (PRT), konstruksi, kilang (pabrik), dan Jasa. Dibidang ekonomi, pada akhir tahun 2009 investasi Indonesia di Malaysia mencapai USD 87,436 juta (RM 315 juta) dan investasi Malaysia di Indonesia mencapai USD 328,651 juta (RM 1,184 miliar). Sementara, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mencatat jumlah USD 11,44 milyar. Di bidang pendidikan, ada sekitar 13.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia dan 6.000 pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia. Dan di bidang pariwisata, bagi Malaysia, Indonesia merupakan salah satu negara asal wisatawan asing paling besar dengan jumlah wisatawan mencapai 1.952.928 wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia pada tahun 2009. Sementara itu dengan menghitung dampak krisi ekonomi global, diproyeksikan 930 ribu turis asal Malaysia yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2009. Dari uraian diatas sangat jelaslah adanya saling ketergantungan dan saling menguntungkan dari kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia.

Ketiga, adanya peran institusi internasional dalam kasus-kasus yang terjadi dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Ini dilakukan agar konflik yang terjadi di kedua belah pihak tidak berkepanjangan dan dapat segera terselesaikan. Jalur diplomasi yang ditempuh bisa dilihat ketika kepulauan Sipadan dan Ligitan yang merupakan pulau kecil di perairan dekat kawasan pantai-pantai negara bagian Sabah dan provinsi Kalimantan Timur diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka. Sehingga Indonesia-Malaysia bersengketa selama satu dekade. Akhirnya pada 2 November 1998 kedua negara tersebut memutuskan untuk membawa kasus Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional, dan telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional, di Den Haaq, Belanda bahwa Sipadan-Ligitan merupakan wilayah Malaysia.

Sedangkan keterbatasan dari teori neoliberalisme adalah: Pertama, tidak bisa menjelaskan adanya relative gain yang dilakukan oleh kedua negara yang bekerjasama. Padahal peran institusi sendiri menawarkan suatu perdamaian dengan berperan mereduksi masalah cheating. Tapi kenyataannya masih terjadi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka. Lebih dari 114 penyimpangan yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia. Diantaranya, seperti sengketa Sipadan dan Ligitan, serta kasus Ambalat. Sedangkan Keohane sendiri, yang merupakan kalangan neoliberalisme berpendapat bahwa dalam hubungan kerjasama aktor-aktor negara yang bersifat rasional dan melibatkan institusi, lebih cenderung menggunakan asas absolute gain, bukan relative gain.[14] Tapi kenapa dalam hubungan Indonesia-malaysia masih ada relative gain? Teori neo liberalisme tidak bisa menganalisis masalah ini.

Kedua, hubungan bilateral Indonesia-Malaysia sudah saling bergantung satu sama lain, tetapi tetap saja masih terjadi konflik. Teori neoliberalisme tidak bisa menjelaskan hal tersebut.  Karena menurut kalangan neoliberalisme seperti Keohane, apabila negara yang sudah bekerjasama saling bergantung satu sama lain, maka akan terjadi perdamaian diantara keduanya.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut analisis menggunakan teori neoliberalisme, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia adalah untuk memenuhi kebutuhan nasional masing-masing negara. Untuk menjaga stabilitas hubungan diantara keduanya, maka dilibatkanlah institusi seperti ASEAN, PBB, dan Mahkamah Internasional. Apabila terjadi konflik ataupun konfrontasi diantara mereka, kedua negara tersebut lebih mengutamakan penyelesaian secara damai daripada menggunakan cara kekerasan. Ini dilakukan karena masing-masing negara memiliki keyakinan bahwa penyelesaian secara damai lebih menguntungkan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalan kekerasan. Dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia perdamaian dapat terwujud bukan dikarenakan harmoni melainkan interdependensi kedua Negara tersebut.

REFERENSI

Burchill, Scott dan Linklater, Andrew. 1996. Di Terjemahkan Oleh M. Sobirin. Teori-Teori Hubungan Internasional. Cetakan Pertama, 2009. Bandung: Nusa Media.

Jackson, Robert dan Georg, Sorensen. Diterjemahkan Oleh Dadan Suryadipura. Pengantr Studi Hubungan Internasional. Cetakan II, 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Keohane, Robert O’ ‘Neoliberal institutionalism: a perspective on world politics,’ in International Institutions and State Power, Boulder: westview Press, 1989.

Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Recent Posts

Leave a Comment